Situbondo, detik1.co.id // Senin (29/9/2025) siang, rombongan anggota LSM Siti Jenar kembali mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Situbondo. Kedatangan mereka untuk menindaklanjuti rekomendasi Komisi III terkait aktivitas stockpile serbuk kayu (sawdust) di Kecamatan Banyuglugur, yang dinilai lebih berpihak pada pengusaha daripada masyarakat.
Pertemuan perwakilan LSM Siti Jenar yang dipimpin langsung Ketua Umum Eko Febriyanto berlangsung panas. Dalam rapat di kantor DPRD tersebut, sempat terjadi aksi gebrak meja oleh Eko sebagai bentuk protes terhadap polemik yang tak kunjung menemukan solusi.
“Rekomendasi yang dikeluarkan DPRD bersama dinas terkait justru lebih memihak kepada pengusaha, bukan kepada masyarakat yang jelas-jelas terdampak,” tegas Eko dengan nada geram.
Menurutnya, kedatangan mereka ke Komisi III DPRD Situbondo merupakan bentuk kekecewaan karena fungsi pengawasan dewan, khususnya di bidang pembangunan, infrastruktur, dan lingkungan hidup, dianggap tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Apalagi agenda rapat Komisi III hari ini membahas fasilitasi Raperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Isu yang kami bawa jelas berkaitan langsung, tapi ironisnya tidak ada satu pun anggota yang hadir. Hanya Ketua DPRD Mahbub Junaidi yang bersedia menemui kami,” ujar Eko.
Eko juga menilai rekomendasi hasil inspeksi lapangan dan rapat dengar pendapat pada 16 September 2025 lalu tidak melibatkan masyarakat. Bahkan, rapat lanjutan pada 25 September disebut hanya mengakomodasi kepentingan pengusaha.
Padahal, kata Eko, masyarakat Banyuglugur secara tegas menolak keberadaan stockpile tersebut karena berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dan ancaman keselamatan. Timbunan serbuk kayu dinilai bisa merusak tanah, mencemari sumber air, menyumbat drainase saat musim hujan, serta sangat mudah terbakar sehingga mengancam keselamatan warga. Lokasinya yang bersebelahan dengan masjid juga dinilai mengganggu kenyamanan beribadah.
“Warga sudah berulang kali melaporkan ke desa, kecamatan, Polsek hingga dinas terkait, tapi selalu diabaikan. Jangan sampai penolakan warga ini berujung gesekan dengan pihak pengusaha di lapangan,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Situbondo Mahbub Junaidi saat dikonfirmasi menyatakan pihaknya akan menggelar rapat ulang terkait rekomendasi stockpile tersebut.“Kami akan meninjau kembali dan mendalami masalah ini,” ujar Mahbub singkat.
Namun, Eko kembali menegaskan bahwa kinerja DPRD, khususnya Komisi III, mengecewakan.
“Kami menggaji kalian untuk mewakili aspirasi rakyat, bukan membela pengusaha. Kalau rakyat tidak dilibatkan, lalu apa gunanya DPRD?” tegasnya.
Sebagai informasi, dua minggu lalu, ratusan massa LSM Siti Jenar juga menggelar aksi demo di kantor Pemkab Situbondo dan depan Gedung DPRD. Mereka menuntut penutupan stockpile sawdust serta penertiban galian C ilegal di wilayah barat Situbondo.
Dalam aksi tersebut, Sekretaris Daerah Wawan Setiawan sempat berjanji akan membentuk tim investigasi gabungan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Disperindag, serta Satpol PP. Wakil Ketua DPRD Andi Handoko juga berkomitmen menindaklanjuti masalah tersebut. Namun, hingga kini masyarakat menilai janji tersebut belum terealisasi.
