Situbondo, detik1.id // Proyek peningkatan dan rehabilitasi saluran tersier di Desa Peleyan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, diduga tidak transparan terkait volume pekerjaan dan besaran anggarannya. Hal ini menjadi sorotan serius Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Teropong.
Proyek yang berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas dan didanai dari DIPA Satker OP Brantas tersebut dinilai menimbulkan multitafsir dalam hal keterbukaan informasi publik.
Di lokasi proyek, tim LSM Teropong tidak menemukan keberadaan mesin molen untuk pengolahan pasir, semen, dan kerikil. Selain itu, penggunaan material semen merek Merdeka juga dinilai tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang berlaku.
Aktivis LSM Teropong, Wahyudi, bersama jajaran seperti H. Junaidi, Jazuli, dan Karsono, turut menyoroti aspek penyerapan anggaran, ketebalan drainase, serta proses pengerjaan yang diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis (spektek).
“Proyek yang bersumber dari keuangan negara di Desa Peleyan ini akan kami tindak lanjuti dengan pelaporan kepada pihak berwenang. Kami menduga adanya indikasi perbuatan melawan hukum. Tim LSM Teropong akan mengawal temuan di lapangan agar dilakukan audit menyeluruh,” tegas Wahyudi dalam keterangannya.
LSM Teropong menyatakan akan segera melaporkan hasil temuannya sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penggunaan dana publik, khususnya dalam proyek-proyek pemerintah.
Hingga berita ini diterbitkan, penjabat Kepala Desa Peleyan maupun pihak pelaksana kegiatan belum dapat dikonfirmasi lebih lanjut.
