Situbondo, detik1.co id // Ratusan massa yang tergabung dalam LSM Siti Jenar menggelar aksi unjuk rasa damai di dua lokasi, yakni depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo dan Kantor DPRD Situbondo, Senin (15/9/2025). Mereka menuntut pemerintah segera menutup stockpile di Kecamatan Banyuglugur yang dinilai meresahkan warga.
Aksi tersebut dipimpin Ketua LSM Siti Jenar, Eko Febrianto. Dalam orasinya, ia menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari dampak lingkungan, legalitas tambang, hingga dugaan penyalahgunaan bahan bakar subsidi oleh pengusaha stockpile.
“Kami hanya menuntut satu: tutup atau pindahkan stockpile dari pemukiman warga. Ini menyangkut kesehatan dan kenyamanan masyarakat,” tegas Eko.
Salah satu orator, Sumyadi Yatim Wiyono, memaparkan kondisi lingkungan di sekitar stockpile yang dianggap tidak layak. Menurutnya, lokasi tersebut berada di tengah pemukiman warga dan dekat rumah ibadah.
“Kalau musim hujan, stockpile itu bau. Kiri masjid, kanan pemukiman warga, selatan pertanian. Kami minta pemerintah turun tangan, lindungi rakyat,” ujarnya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Sekretaris Daerah Situbondo, Wawan Setiawan, menjelaskan bahwa izin operasional stockpile diterbitkan melalui sistem perizinan OSS (Online Single Submission), yang merupakan sistem nasional dan tidak sepenuhnya berada di bawah kewenangan daerah.
Meski begitu, kata Wawan, Pemkab telah menindaklanjuti keluhan warga dengan menerjunkan tim gabungan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Satpol PP.
“Kami sudah turun dan melakukan klarifikasi. Ada beberapa rekomendasi, seperti penambahan tembok pelindung, pemasangan jaring (faranet), dan penyiraman serbuk agar tidak beterbangan. Pengusaha juga menyanggupi saran tersebut,” jelasnya.
Ia menambahkan, meskipun izin berlaku selama lima tahun, Pemkab akan memastikan operasional stockpile tidak melanggar aturan dan tidak merugikan masyarakat.
“Kami tetap mengedepankan perlindungan terhadap masyarakat, meskipun secara administrasi izin sudah dikantongi,” tegas Wawan.
Selain masalah lingkungan, Eko Febrianto juga menyinggung dugaan pelanggaran lain dalam pengelolaan tambang dan stockpile. Ia menyoroti adanya indikasi penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar, minimnya kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta lemahnya pengawasan izin tambang, seperti SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan).
“Saya sudah laporkan ke Polda Jawa Timur, karena laporan ke Polres Situbondo tidak diterima. Saya curiga ada backing oknum tertentu, terutama di wilayah Besuki,” ungkapnya di hadapan massa.
Wakil Ketua DPRD Situbondo, Andi Handoko, menemui massa dan berjanji menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan. Ia menegaskan DPRD tidak bisa serta-merta mengambil keputusan tanpa mengecek langsung kondisi di lapangan.
“Besok kami akan turun langsung ke lokasi stockpile bersama anggota dewan lainnya. Aspirasi warga akan kami bawa ke rapat resmi,” katanya.
Aksi berjalan tertib dengan pengamanan aparat kepolisian. Massa membubarkan diri setelah menyampaikan tuntutan kepada Pemkab dan DPRD Situbondo
