Pamekasan, detik1.id // Puluhan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Pemuda Raas (FPR) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor PT PLN (Persero) UP3 Madura di Pamekasan, Rabu (4/3/2026). Aksi tersebut dipicu kekecewaan warga Kepulauan Raas terhadap buruknya pelayanan listrik yang kerap mengalami pemadaman tanpa kejelasan.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Kurdiansyah, kepada awak media menyampaikan kekecewaannya atas tidak hadirnya pimpinan PLN untuk menemui massa aksi. Padahal, pihaknya mengaku telah melayangkan surat pemberitahuan secara resmi sejak beberapa waktu lalu.
“Kami sangat kecewa. Sejak 26 Februari lalu kami sudah mengantarkan surat pemberitahuan kepada UP3 Madura. Namun hari ini Manajer UP3 Madura, Fahmi Fahresi, dan Manajer ULP Kangean, Khairul Ismail, tidak hadir untuk menemui kami,” ujar Kurdiansyah di sela-sela aksi.
Kurdiansyah menegaskan bahwa kedatangan mereka bertujuan menagih janji terkait kesepakatan hasil audiensi pada Senin, 17 November 2025. Menurutnya, hingga saat ini beberapa poin kesepakatan tersebut belum juga direalisasikan.
Ia menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan dugaan adanya pembohongan publik terkait komitmen perbaikan pelayanan listrik di wilayah kepulauan.
Sementara itu, Anton selaku perwakilan dari UP3 Madura memberikan klarifikasi terkait ketidakhadiran jajaran manajerial. Ia membantah anggapan bahwa pimpinan PLN sengaja menghindari massa aksi.
“Manajer tidak hadir bukan tanpa alasan, tetapi karena sedang menjalankan perjalanan dinas,” jelas Anton di hadapan massa.
Anton menambahkan, pihak PLN UP3 Madura telah menerima poin-poin tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa dan masyarakat. Sebagai langkah prosedural, PLN juga menerbitkan surat tanda terima resmi atas tuntutan tersebut.
“Tuntutan rekan-rekan mahasiswa akan kami buatkan surat tanda terima. Hal ini akan menjadi bahan kajian di internal UP3 Madura sebelum nantinya Manajer UP3 Madura dan ULP Kangean menandatangani pakta integritas yang diminta,” tambahnya.
Kondisi kelistrikan di Pulau Raas saat ini memang menjadi sorotan. Pemadaman listrik yang sering terjadi dinilai telah menghambat aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan, terlebih di tengah momentum bulan suci Ramadan.
Massa aksi mengancam akan menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar apabila pakta integritas tidak segera ditandatangani dan tidak ada perubahan nyata di lapangan.
Bagi warga Raas, listrik bukan sekadar fasilitas, melainkan kebutuhan vital sekaligus hak warga negara yang harus dipenuhi secara adil tanpa diskriminasi wilayah, pungkas Kurdiansyah.
