Situbondo, detik1.id // Nama Dirjen Bea Cukai, Djaka Budhi Utama, menjadi sorotan publik setelah namanya disebut dalam persidangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan aliran suap bernilai miliaran rupiah. Di tengah mencuatnya isu tersebut, Djaka justru tampil dalam konferensi pers dan mengumumkan keberhasilan operasi penindakan rokok ilegal yang dilakukan jajaran Bea Cukai bersama aparat penegak hukum lainnya.
Kondisi itu mendapat tanggapan keras dari HRM Khalilur R. Abdullah Sahlawiy atau yang akrab disapa Gus Lilur. Pengusaha rokok sekaligus Owner Bandar Rokok Nusantara Global Grup (BARONG Grup) itu menilai apa yang ditampilkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai saat ini lebih banyak bersifat seremonial daripada menyentuh substansi persoalan yang sebenarnya.
Menurut Gus Lilur, seorang direktur jenderal merupakan pembantu Presiden yang seharusnya fokus menjaga penerimaan negara, memperbaiki tata kelola cukai, serta melindungi keuangan negara dari berbagai kebocoran. Karena itu, ia menilai pejabat di level tersebut harus mampu menjadi bagian dari solusi, bukan justru menimbulkan persoalan baru yang dapat mencoreng citra pemerintahan.
“Kita ingin seluruh pembantu Presiden betul-betul membantu Presiden. Tapi saya melihat pembantu Presiden yang satu ini, Dirjen Bea Cukai, tidak membantu. Malah bikin malu Presiden,” tegas Gus Lilur dalam keterangannya, Minggu (14/6/2026).
Gus Lilur mengatakan kritik yang disampaikannya bukan tanpa dasar. Ia merujuk pada sejumlah fakta yang terungkap dalam persidangan perkara dugaan suap importasi barang yang tengah ditangani KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat.
Dalam sidang lanjutan yang digelar pada 12 Juni 2026, Jaksa KPK membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdakwa John Field, pemilik Blueray Cargo. Dalam keterangannya, terdakwa membenarkan adanya kode “BC1” yang tercantum dalam amplop cokelat yang disebut diberikan secara berkala.
Menurut keterangan yang dibacakan di persidangan tersebut, kode “BC1” diduga merujuk kepada Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama. Keterangan itu menyebutkan bahwa setiap bulan terdapat pemberian dana sebesar Rp3 miliar yang berlangsung selama tujuh kali sejak Juli 2025 hingga Januari 2026.
Jika diakumulasi, nilai dugaan aliran dana tersebut mencapai Rp21 miliar. Angka itu menjadi perhatian publik karena muncul dalam proses persidangan yang sedang berlangsung dan menjadi bagian dari pembuktian perkara yang ditangani KPK.
Tak hanya itu, pada persidangan sebelumnya yang digelar 20 Mei 2026, Jaksa KPK juga mengungkap adanya dugaan penerimaan suap sebesar 213.600 dolar Singapura atau setara hampir Rp3 miliar yang disebut mengalir kepada Djaka Budhi Utama.
Di tengah mencuatnya berbagai fakta persidangan tersebut, Djaka Budhi Utama tampil dalam konferensi pers pada 9 Juni 2026. Dalam kesempatan itu, ia mengumumkan keberhasilan operasi gabungan Bea Cukai, PJR Polda Metro Jaya, dan Pusat Polisi Militer TNI dalam menggagalkan peredaran jutaan batang rokok ilegal.
Operasi yang dilakukan di Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta atau JORR KM 35,8 itu berhasil menyita sebanyak 8.944.800 batang rokok tanpa pita cukai. Nilai barang hasil penindakan disebut mencapai Rp13,28 miliar.
Selain itu, Bea Cukai mengklaim operasi tersebut berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp8,66 miliar dari sektor cukai hasil tembakau.
Namun bagi Gus Lilur, keberhasilan tersebut tidak serta-merta menunjukkan keberhasilan tata kelola pemberantasan rokok ilegal secara menyeluruh. Ia menilai penindakan yang dilakukan hanya menyentuh lapisan permukaan dan belum menyasar akar persoalan yang sebenarnya.
“Penindakan yang dilakukan hanya selebrasi tanpa esensi. Tidak ada penegakan hukum sampai ke akar. Hanya tim penangkap truk di jalanan. Konferensi pers dan selebrasi seakan-akan melakukan penangkapan besar, faktanya hanya pura-pura. Nyata tanpa nilai,” ujarnya.
Ia bahkan menyebut pola penindakan seperti itu lebih menyerupai pertunjukan yang ditujukan untuk konsumsi publik dibandingkan upaya serius membenahi persoalan mendasar di sektor cukai.
“Sebagai rakyat terdidik, saya tertawa menyaksikan Dirjen Bea Cukai menampilkan drama yang nyata-nyata hanya sampah tanpa harga. Ini bukan sekadar soal rokok ilegal. Ini soal kepemimpinan Bea Cukai yang rusak secara moral,” tegasnya.
Atas dasar itu, Gus Lilur mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Bahkan, ia secara terbuka meminta agar Djaka Budhi Utama dicopot dari jabatannya apabila dugaan yang terungkap dalam persidangan terbukti benar.
Menurutnya, fakta-fakta yang muncul di persidangan sudah cukup serius untuk menjadi perhatian pemerintah. Ia juga mengingatkan bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya pernah menyampaikan komitmen untuk mengambil langkah tegas apabila terdapat bukti kuat mengenai keterlibatan pejabat yang bersangkutan.
“Sodoran bukti dari KPK sudah nyata bahwa Dirjen Bea Cukai justru menjadi biang masalah, bukan solusi dari masalah. Jika pejabat pembantu Presiden sudah tidak punya moral, apalagi disebut dalam persidangan KPK terkait dugaan penerimaan suap, tentu tidak ada hal lain yang bisa diharapkan,” katanya.
Gus Lilur menilai Presiden membutuhkan pembantu yang memiliki integritas, keberanian, patriotisme, serta komitmen kuat dalam menjaga kepentingan negara. Menurutnya, pejabat publik tidak cukup hanya tampil di depan kamera atau menggelar konferensi pers, tetapi harus mampu menyelesaikan persoalan secara nyata.
“Kita ingin Presiden membangun negeri dengan dibantu oleh para pahlawan negeri. Bukan oleh sosok yang haus selebrasi, tetapi miskin esensi,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengusulkan agar Presiden tidak hanya melakukan pergantian pejabat, tetapi juga membuka ruang bagi tokoh-tokoh yang dinilai memiliki integritas dan keberanian dalam membela kepentingan negara.
Dalam pandangannya, figur seperti Oegroseno maupun Sunarko layak dipertimbangkan untuk mendapatkan kesempatan mengabdi dalam pemerintahan.
“Kenapa Presiden tidak mencoba merangkul orang yang selama ini dianggap berseberangan, tetapi punya kredibilitas? Jika mereka diberi panggung, bisa jadi mereka berbakti kepada negara. Pada saat yang sama, Presiden bisa menarik tokoh-tokoh penting yang selama ini dianggap mengganggu, gaduh, dan membuat kebisingan di republik ini,” tuturnya.
Menurut Gus Lilur, negara membutuhkan pejabat yang mampu bekerja menyelesaikan persoalan hingga ke akar masalah, bukan sekadar mengelola pencitraan atau membangun panggung publik.
Ia mengaku mengapresiasi sejumlah kebijakan Presiden yang dinilai berupaya memperkuat penerimaan negara, termasuk langkah pemberantasan praktik transfer pricing dan under invoicing yang selama ini dianggap merugikan keuangan negara.
“Saya bangga ketika Presiden membasmi transfer pricing. Saya bangga ketika Presiden membasmi underinvoicing dan menyatukan ekspor lewat satu pintu. Meskipun ada kekhawatiran korupsi baru, diorganisasi dalam korupsi satu pintu, tapi itu layak dicoba agar negara tidak kehilangan ribuan triliun setiap tahunnya,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa kebijakan yang baik tidak akan berjalan optimal apabila dijalankan oleh pejabat yang bermasalah secara hukum maupun integritas.
“Sekali lagi, saya rakyat Indonesia yang terdidik. Saya marah melihat pejabat hanya mempertontonkan selebrasi, tetapi tindakannya miskin nilai dan esensi,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Gus Lilur kembali menyerukan agar Presiden segera mengambil langkah tegas demi menjaga marwah institusi negara dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
“Semoga Presiden segera mencopot dan mengganti Dirjen Bea Cukai dengan pengganti yang lebih punya patriotisme dan punya harga diri dalam membela kemuliaan Republik Indonesia. Republik ini terlalu mulia untuk dibantu oleh tangan yang kotor,” pungkasnya.
