Sumenep, detik1.id // Setiap rupiah yang mengalir dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) maupun APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) merupakan amanah publik yang harus dipertanggungjawabkan hingga pada satuan pekerjaan terkecil di lapangan. Namun dalam praktiknya, transparansi kerap terbentur oleh tembok birokrasi yang tebal.
Hal tersebut juga menjadi sorotan terhadap peran pemerintah di tingkat provinsi, termasuk posisi gubernur sebagai simpul strategis pembangunan daerah. Pada periode kepemimpinan kedua dengan tagline “Jatim Tangguh Terus Bertumbuh”, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan komitmennya dalam memperkuat konektivitas infrastruktur antarwilayah.
Namun, kondisi di lapangan dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan narasi tersebut. Hingga kini, pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan Kabupaten Sumenep disebut belum mendapatkan perhatian yang memadai selama dua periode kepemimpinan gubernur.
Sejumlah wilayah kepulauan seperti Raas, Sepudi, Kangean, Sapeken, dan Masalembu disebut masih menghadapi berbagai persoalan infrastruktur, khususnya kondisi jalan yang semakin memburuk dari waktu ke waktu.
Kerusakan jalan di wilayah tersebut dinilai telah menghambat aktivitas masyarakat, terutama dalam sektor perekonomian dan pendidikan. Jalan yang berlubang, berubah menjadi kubangan lumpur, bahkan rusak berat membuat mobilitas warga terganggu, meningkatkan risiko kecelakaan, serta memicu kerugian ekonomi bagi masyarakat setempat.
Ketua DPD Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Jawa Timur, Moh Ridwan, menilai bahwa lima wilayah kepulauan tersebut merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur yang seharusnya mendapatkan perhatian pembangunan yang setara.
“Sepudi, Raas, Kangean, Sapeken, dan Masalembu adalah wilayah Provinsi Jawa Timur. Apalagi kawasan tersebut juga berpotensi memberikan kontribusi dari sektor migas, khususnya di wilayah Sapeken,” ujar Ridwan, Rabu (6/3).
Ia menegaskan, jika hanya mengandalkan anggaran daerah dari APBD Kabupaten Sumenep, pembangunan infrastruktur jalan di wilayah kepulauan akan sulit terealisasi secara optimal.
“Jika hanya mengandalkan anggaran lokal, jelas tidak cukup untuk membangun jalan di kepulauan seperti Raas, Sepudi, Kangean, Sapeken, dan Masalembu. Tanpa dukungan dari provinsi, jangan berharap kondisi jalan di wilayah tersebut akan membaik,” katanya.
Ridwan juga mempertanyakan sejauh mana perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan Kabupaten Sumenep.
Menurutnya, banyak ruas jalan di kawasan kepulauan yang sudah lama tidak mendapatkan perbaikan. Beberapa bahkan masih berupa jalan tanah yang saat musim hujan berubah menjadi genangan air, sementara saat kemarau menjadi jalan berlumpur yang sulit dilalui.
Kondisi tersebut tidak hanya menyulitkan mobilitas masyarakat, tetapi juga menghambat distribusi barang dan jasa serta akses pendidikan bagi para siswa dan tenaga pengajar.
“Kondisi ini pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah kepulauan,” ujar Ridwan, yang juga merupakan putra daerah Sumenep.
Ia mengaku pihaknya telah berulang kali menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait kebutuhan anggaran dan dukungan teknis pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan.
“Namun alasan yang muncul selalu sama, yakni keterbatasan anggaran atau proses yang tidak jelas. Seolah-olah Sumenep bukan bagian dari Provinsi Jawa Timur,” tegasnya.
Ridwan menambahkan, pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil seperti kepulauan Sumenep bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah provinsi.
“Kami bukan anak tiri. Jangan abaikan suara masyarakat kepulauan. Suara masyarakat inilah yang turut menentukan posisi para pemimpin saat ini,” katanya.
Ia berharap gubernur memiliki komitmen kuat untuk menjamin pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Jawa Timur, tidak hanya terfokus pada kawasan perkotaan di wilayah daratan.
“Kami tidak membutuhkan janji-janji di atas kertas. Kami membutuhkan tindakan nyata. Pemerintah provinsi harus turun langsung melihat kondisi di lapangan dan memastikan pembangunan infrastruktur jalan di kepulauan Sumenep mendapat alokasi anggaran yang layak,” ujarnya.
Ridwan juga menyatakan bahwa jika tidak ada langkah konkret dari pemerintah provinsi, masyarakat kepulauan berencana menyampaikan aspirasi secara langsung melalui aksi di depan Kantor Gubernur Jawa Timur.
