Pamekasan, detik1.id // Langkah besar menuju percepatan ekonomi di Pulau Garam mulai menemui titik terang. Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara resmi menyatakan kesiapannya untuk menjadi motor penggerak sekaligus pengusul resmi pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau Madura kepada pemerintah pusat.
Komitmen ini ditegaskan langsung oleh Gubernur Jawa Timur saat menerima Surat Bersama Bupati se-Madura dan Naskah Akademik KEK Tembakau Madura. Momentum bersejarah ini berlangsung di sela-sela rangkaian kegiatan Haul Pondok Pesantren Banyuanyar, Pamekasan, Minggu (8/3/26).
Dalam pernyataannya, Gubernur menegaskan bahwa Jawa Timur siap mengambil peran aktif untuk memastikan Madura tidak hanya menjadi penonton dalam industri tembakau nasional. KEK dipandang sebagai instrumen kebijakan yang tepat untuk mengakselerasi potensi wilayah yang selama ini belum tergarap maksimal.
“Saya paham betul urgensi KEK di Madura. Kami siap menjadi pengusul dan akan memperjuangkan ini sampai tuntas. Madura punya potensi raksasa yang membutuhkan dorongan kebijakan strategis agar pembangunannya bisa berlari lebih kencang,” tegas Gubernur.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa usulan ini merupakan implementasi dari semangat pembangunan yang berkeadilan. Mengutip jargon yang sering didengungkan Wakil Gubernur Emil Dardak, Gubernur memastikan prinsip “no one left behind” menjadi landasan utama. Tidak boleh ada satu pun wilayah di Jawa Timur, termasuk Madura, yang tertinggal dalam gerak maju pembangunan.
Sebagai langkah konkret, Gubernur langsung memberikan mandat khusus kepada Wakil Gubernur Jawa Timur untuk mengawal aspek teknis usulan ini.
* Kajian Mendalam: Melakukan pendalaman terhadap naskah akademik yang telah disusun.
* Kesiapan Administratif: Menyiapkan seluruh prasyarat teknokratis untuk diajukan ke Dewan Nasional KEK.
* Proteksi Petani: Menjadikan KEK sebagai benteng perlindungan bagi petani tembakau lokal melalui transformasi industri turunannya.
Wakil Gubernur menyatakan kesiapannya untuk segera bergerak. Menurutnya, dukungan kolektif dari para Bupati di Madura memberikan legitimasi politik dan sosial yang sangat kuat. “Ini bukan sekadar soal investasi masuk, tapi bagaimana kita membangun ekosistem yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat lokal,” ujarnya.
Dukungan juga datang dari sektor keamanan. Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin yang turut hadir, menggarisbawahi bahwa stabilitas wilayah adalah kunci utama keberhasilan proyek strategis nasional seperti KEK. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha adalah prasyarat mutlak.
Sementara itu, Ketua Tim Penyusunan Naskah Akademik dari Komunitas Muda Madura (KAMURA), Subairi Muzakki, mengungkapkan bahwa dokumen ini adalah representasi dari keresahan sekaligus harapan masyarakat Madura.
Selama puluhan tahun, Madura menjadi penyumbang utama bahan baku tembakau nasional, namun nilai tambah ekonominya justru lebih banyak dinikmati oleh daerah di luar Madura.
“Melalui KEK Tembakau ini, kita ingin menarik rantai industri ke dalam pulau. Kita ingin ekosistem yang terintegrasi agar petani dan pengusaha lokal mendapatkan manfaat yang jauh lebih besar,” pungkas Subairi.
