Situbondo, detik1.id // Isu dugaan aliran dana korupsi dalam pengelolaan kuota haji kembali mencuat ke ruang publik. Sejumlah pihak mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membuka secara transparan alur dana yang diduga terkait dengan praktik korupsi kuota haji.
Desakan tersebut disampaikan menyusul keyakinan bahwa aparat penegak hukum, khususnya KPK bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), telah mengantongi data serta bukti aliran dana yang berkaitan dengan perkara tersebut. Publik pun diminta untuk bersabar menunggu langkah resmi dan penjelasan terbuka dari lembaga antirasuah.
Salah satu pernyataan keras datang dari HRM. Khalilur R. Abdullah Sahlawiy, Ketua Umum NBI, yang menyampaikan sikapnya terkait transparansi dan penegakan hukum dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Ia menegaskan pentingnya membuka seluruh aliran dana secara terang benderang demi keadilan dan kepastian hukum.
Dalam pernyataannya, ia juga menyinggung nama Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf. Ia menyatakan, apabila terdapat bukti bahwa yang bersangkutan menerima aliran dana dari dugaan korupsi kuota haji, maka proses hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.
Menurutnya, para kiai NU dan seluruh warga Nahdlatul Ulama dipersilakan untuk mendukung langkah KPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap siapa pun yang diduga terlibat, termasuk tokoh organisasi, sepanjang berdasarkan bukti dan mekanisme hukum yang sah.
Ia menekankan bahwa sikap tersebut bukan ditujukan pada personal atau institusi tertentu, melainkan sebagai bentuk komitmen terhadap nilai kejujuran, integritas, dan penegakan hukum yang adil. Prinsip transparansi dinilai menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi keagamaan maupun negara.
“Penegakan hukum harus berdiri di atas semua golongan dan jabatan,” demikian garis besar pernyataan yang disampaikan, sembari menutup dengan seruan moral tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari KPK terkait pembukaan aliran dana dugaan korupsi kuota haji tersebut, maupun klarifikasi dari pihak-pihak yang disebutkan. Publik masih menantikan langkah konkret aparat penegak hukum untuk menuntaskan persoalan ini secara transparan dan akuntabel.
