Polemik Muktamar NU Memanas, Khalilur Soroti Sosok “Ipul”: Aktor Sejati atau Penjaga Moral?

Oplus_16908288

Jakarta, detik1.id // Polemik seputar dugaan praktik suap dan jual beli suara dalam proses Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) kembali menjadi sorotan. Kali ini, kritik keras disampaikan Haji Raden Mas Khalilur Rahman Abdullah Sahlawiy yang menyoroti sikap seorang tokoh yang dalam tulisannya disebut dengan panggilan “Ipul”.

Dalam tulisan yang beredar, Khalilur mengungkap percakapan dengan sejumlah Ketua PWNU yang disebut berlangsung sekitar empat jam di Jakarta. Menurut pengakuannya, pertemuan tersebut membahas berbagai informasi mengenai dugaan pemberian uang muka atau down payment (DP) kepada sejumlah pihak hingga dugaan pelunasan transaksi di beberapa lokasi.

Salah satu lokasi yang disebut dalam tulisan tersebut adalah Hotel Fatma di Jombang. Lokasi itu dikaitkan oleh Khalilur dengan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.

Namun demikian, seluruh tudingan mengenai dugaan suap, transaksi suara, pemberian DP maupun pelunasan sebagaimana dimuat dalam tulisan tersebut masih berupa klaim dan tuduhan yang membutuhkan verifikasi, bukti independen, serta klarifikasi dari pihak-pihak yang disebut.

Yang menjadi sorotan, Khalilur tidak hanya mempersoalkan substansi dugaan transaksi tersebut. Ia juga menggunakan istilah “aktor sejati” untuk menggambarkan sosok yang menjadi sasaran kritiknya.

Dalam tulisannya, Khalilur menyebut ada dua perspektif untuk melihat sikap tokoh tersebut, yakni perspektif agama dan perspektif drama.

“Jawaban versi agama: Ipul munafik terbaik. Jawaban versi drama: Ipul aktor sejati,” tulis Khalilur.

Menurut Khalilur, seorang aktor sejati tidak hanya dituntut menghafal dialog. Seorang aktor juga harus mampu menghayati karakter, menjalankan peran secara total, serta membuat penonton percaya bahwa karakter yang dimainkan merupakan kenyataan.

Analogi tersebut kemudian digunakan Khalilur untuk mengkritik peran tokoh yang disebutnya sedang tampil sebagai “penjaga moral Muktamar”.

Baca Juga:
Dandim 0827/Sumenep Kunjungi Pulau Sapudi, Tinjau Pembangunan Pos Ramil

Di sisi lain, dalam tulisannya, ia menyampaikan tudingan mengenai dugaan keterlibatan dalam transaksi suara. Kontradiksi antara citra yang ditampilkan dengan tudingan tersebut menjadi titik utama kritik yang dilontarkan Khalilur.

Khalilur menilai polemik tersebut tidak lagi sekadar pertarungan narasi antarelite. Ia mempertanyakan sejauh mana publik dapat diyakinkan hanya melalui pernyataan dan bantahan tanpa disertai penjelasan terbuka mengenai dugaan transaksi yang menjadi sorotan.

Menurutnya, semakin kuat sebuah narasi dibangun untuk membantah suatu isu, semakin besar pula tuntutan publik terhadap transparansi dan pembuktian.

“Sadarlah, semuanya sudah tahu kau berdusta,” tulis Khalilur dalam bagian akhir kritiknya.

Pernyataan tersebut merupakan ekspresi kritik dan penilaian pribadi Khalilur, bukan kesimpulan hukum bahwa pihak yang dituding terbukti melakukan kebohongan.

Kritik itu kemudian ditutup dengan pernyataan bernada keras.

“BUKA DULU TOPENGMU! PENSIUN! Kami sudah muak dengan akting murahanmu!” tulisnya.

Khalilur juga mempertanyakan masa depan pemerintahan apabila pejabat publik terseret kontroversi, tetapi tidak mampu memberikan penjelasan yang dapat meyakinkan masyarakat.

Menurutnya, persoalan integritas pejabat publik tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan proses pengambilan keputusan.

Terlepas dari kerasnya kritik tersebut, dugaan suap dan jual beli suara dalam proses Muktamar merupakan tudingan serius yang semestinya tidak berhenti sebagai perang opini.

Jika memang terdapat dugaan transaksi dalam proses Muktamar, publik membutuhkan bukti yang dapat diverifikasi serta pemeriksaan oleh lembaga atau pihak berwenang.

Sebaliknya, pihak-pihak yang disebut dalam tudingan juga memiliki hak untuk memberikan klarifikasi, membantah, atau menunjukkan bukti yang dapat menjelaskan duduk perkara sebenarnya.

Pada akhirnya, polemik tersebut tidak cukup diselesaikan hanya dengan saling melempar narasi, tudingan, maupun bantahan.

Baca Juga:
Forkopimka Gayam Gelar Upacara HUT ke-81 RI, Berlangsung Khidmat di Tengah Terik Matahari

Publik membutuhkan fakta, bukti, dan penjelasan yang dapat diuji.

Sebab, ketika tudingan semakin keras, tuntutan terhadap transparansi dan pembuktian juga semakin besar.