Jakarta, detik1.id // Menjelang perhelatan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), tokoh muda NU, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau yang akrab disapa Gus Lilur, melontarkan seruan krusial bagi seluruh warga nahdliyin. Ia menekankan bahwa forum tertinggi organisasi ini tidak boleh sekadar menjadi arena perebutan kekuasaan, melainkan harus menjadi momentum pemurnian perjuangan serta penguatan peran kebangsaan NU.
Dalam pernyataannya pada Kamis (19/6/2026), Gus Lilur menegaskan bahwa keputusan yang lahir dari Muktamar mendatang akan menentukan arah organisasi sekaligus posisi NU sebagai pilar penjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Gus Lilur menyoroti pengalaman Muktamar ke-34 di Lampung pada Desember 2021 sebagai catatan penting yang harus dievaluasi. Baginya, dinamika masa lalu tersebut menyisakan persoalan internal yang berdampak pada soliditas organisasi.
“Muktamar ke-34 Lampung harus jadi pelajaran pahit yang tidak boleh dilupakan. Salah memilih pemimpin, dampaknya sangat fatal bagi NU, organisasi bisa terpecah, terseret arus korupsi dan nafsu kuasa,” tegas Gus Lilur.
Ia mengingatkan bahwa di tengah tantangan geopolitik global dan dinamika kebangsaan yang kian kompleks, NU memikul tanggung jawab moral untuk menjaga stabilitas nasional. Oleh karena itu, muktamar tidak dapat dipandang sebatas agenda pergantian kepemimpinan semata.
Dalam pandangan Gus Lilur, peserta Muktamar ke-35 perlu meneladani sikap kenegarawanan para pendiri bangsa saat peristiwa Piagam Jakarta 18 Agustus 1945. Kala itu, tokoh-tokoh Islam memilih menghapus tujuh kata dalam rumusan Piagam Jakarta demi mencegah perpecahan bangsa.
Semangat kerelaan untuk mengedepankan kepentingan yang lebih besar di atas ego pribadi maupun golongan inilah yang diharapkan hadir di bilik pemilihan muktamar nanti. Menurutnya, itulah hakikat cara berpikir seorang pemimpin Islam yang sejati.
Terkait arah kepemimpinan, Gus Lilur menyatakan dukungannya terhadap keberlanjutan agenda persatuan yang saat ini dijalankan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menilai duet ini telah berhasil meredam polarisasi politik yang sempat tajam di masyarakat, serta menyinergikan lembaga negara seperti TNI dan Polri.
“Demi persatuan bangsa, pemimpin NU pun harus seseorang yang mendukung keberlanjutan itu,” ujarnya.
Sejalan dengan visi tersebut, Gus Lilur secara terbuka menyodorkan dua nama tokoh yang dinilainya mumpuni:
1. *Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar* untuk posisi Ketua Umum PBNU.
2. *Prof. Dr. KH Said Aqil Siradj* untuk posisi Rais Aam.
Gus Lilur menilai kedua tokoh tersebut merupakan intelektual tulen dengan rekam jejak yang jelas. Nasaruddin Umar dipandang memiliki kapasitas internasional sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal, sementara KH Said Aqil Siradj dinilai memiliki pengalaman panjang dalam mengelola dan membesarkan NU.
Pada kesempatan yang sama, Gus Lilur juga mengkritisi kemunculan sosok yang ia sebut sebagai ‘gus-gus nanggung’. Ia menyoroti figur-figur yang dinilai hanya memanfaatkan simbol dan identitas kesantrian sebagai legitimasi sosial, tanpa dibarengi kedalaman ilmu.
Ia memperingatkan agar NU tidak dijadikan kendaraan untuk kepentingan politik pribadi atau batu loncatan menuju jabatan tertentu. Kepemimpinan di organisasi ini, menurutnya, harus tetap berlandaskan pada kapasitas keulamaan yang kokoh dan integritas yang tak terbantahkan.
“Ini bukan soal hari ini saja. Ini soal masa depan NU dan umat. Kita mau kembali ke jalan ulama, atau terus terseret arus kekuasaan, itu yang sedang dipertaruhkan,” pungkasnya.
