detik1.id // Wacana penghapusan program gizi nasional kembali memicu perdebatan publik. Kritik tajam bermunculan di media sosial, menyoroti besarnya anggaran yang mencapai Rp 335 triliun. Sejumlah pihak menilai dana tersebut berpotensi lebih optimal jika dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan.
Bahkan, kritik yang beredar di ruang publik menyebut program tersebut sebagai “lahan maling berkedok gizi”. Ungkapan keras ini mencerminkan meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap transparansi serta efektivitas penggunaan anggaran negara.
Sejumlah kalangan masyarakat sipil menilai angka Rp 335 triliun merupakan nilai yang sangat besar dan strategis. Dengan pengelolaan yang tepat, anggaran tersebut dinilai mampu mendorong percepatan pembangunan nasional secara signifikan, terutama untuk menjawab berbagai kebutuhan dasar masyarakat yang hingga kini belum terpenuhi secara merata, khususnya di wilayah kepulauan dan daerah tertinggal.
Dalam berbagai diskusi publik, besaran anggaran tersebut kerap dibandingkan dengan potensi pembangunan yang dapat diwujudkan melalui skema alokasi berbeda. Misalnya, dana tersebut diperkirakan dapat digunakan untuk membangun sekitar 30.000 kilometer jalan baru guna membuka akses ribuan desa terpencil serta menekan biaya logistik nasional.
Di sektor pendidikan, anggaran yang sama dinilai mampu mendukung pembangunan sekitar 15.000 hingga 25.000 sekolah layak. Pembangunan ini dianggap sebagai investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas akses pendidikan yang merata.
Sementara itu, di sektor kesehatan, dana Rp 335 triliun juga dinilai cukup untuk membangun lebih dari 100 rumah sakit baru serta ribuan puskesmas. Langkah ini diyakini dapat memperluas jangkauan layanan kesehatan, khususnya di daerah dengan keterbatasan fasilitas medis.
Tak hanya itu, pembangunan ruang publik seperti taman kota, fasilitas olahraga, dan sarana rekreasi juga dinilai penting dalam meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan sosial masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa program gizi nasional merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas kesehatan anak dan mencegah stunting. Program ini dipandang sebagai investasi bagi generasi masa depan, bukan sekadar belanja jangka pendek.
Namun demikian, kritik terhadap potensi penyalahgunaan anggaran tetap menjadi perhatian serius. Isu transparansi, pengawasan, dan akuntabilitas dinilai sebagai kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap program berskala besar yang menggunakan dana negara.
Perdebatan mengenai penggunaan anggaran Rp 335 triliun menunjukkan bahwa masyarakat semakin kritis dalam menilai prioritas pembangunan nasional. Di tengah keterbatasan fiskal dan besarnya kebutuhan pembangunan, setiap alokasi anggaran dituntut mampu memberikan manfaat nyata dan terukur bagi rakyat.
Bagi wilayah kepulauan yang masih menghadapi berbagai keterbatasan mulai dari infrastruktur, listrik, hingga layanan dasar—pembahasan mengenai prioritas anggaran bukan sekadar wacana, melainkan menyangkut arah pembangunan dan masa depan kesejahteraan masyarakat.
Oleh: Hambali Aktivis Asal Kepulauan
