Sumenep, detik1.id // Desas-desus mengenai dugaan praktik penjualan “titik proyek” dalam pembangunan Koperasi Merah Putih di wilayah kepulauan Kabupaten Sumenep, khususnya di Pulau Sapudi dan Raas, belakangan ini semakin santer terdengar di tengah masyarakat. Isu tersebut menimbulkan kekhawatiran berbagai pihak karena dinilai dapat berdampak pada kualitas pembangunan yang tidak maksimal.
Sejumlah warga di wilayah kepulauan menyebutkan bahwa proyek yang seharusnya menjadi sarana penguatan ekonomi masyarakat itu diduga titiknya diperjualbelikan puluhan-ratusan juta kepada pihak tertentu sebelum proses pengerjaan dimulai. Praktik semacam ini, jika benar terjadi, dinilai berpotensi menurunkan standar pelaksanaan proyek karena orientasi utama bukan lagi pada kualitas pembangunan, melainkan pada keuntungan banyak pihak semata.karena penjual titik sudah mengambil puluhan-ratusan juta dan pelaksana juga mengambil untung yg tentu lebih besar sehingga dapat di pastikan pembangunan proyek koperasi merah putih gak sesuai dengan RAB dan kualitasnya jelek.
“Kalau benar titik proyek itu dijual, tentu akan berpengaruh pada kualitas bangunan. Pihak yang mengerjakan biasanya ingin menekan biaya agar tetap mendapat keuntungan,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Kondisi geografis wilayah kepulauan seperti Sapudi dan Raas yang memiliki tantangan tersendiri dalam hal distribusi material dan pengawasan pembangunan, membuat isu ini semakin menjadi perhatian. Tanpa pengawasan yang ketat, dikhawatirkan pembangunan koperasi yang seharusnya menjadi fasilitas penting bagi masyarakat justru tidak memenuhi standar yang diharapkan.
Beberapa tokoh masyarakat juga berharap agar pemerintah pusat maupun daerah dan pihak terkait segera memberikan klarifikasi serta melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan proyek tersebut. Transparansi dalam pengelolaan proyek dinilai penting agar pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.
Koperasi Merah Putih sendiri diharapkan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi masyarakat desa dan kepulauan. Oleh karena itu, kualitas bangunan serta tata kelola proyek harus menjadi prioritas utama agar fasilitas tersebut dapat digunakan dalam jangka panjang.
Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait mengenai kebenaran desas-desus tersebut. Namun masyarakat berharap adanya perhatian serius dari pemerintah dan instansi terkait untuk memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai aturan dan standar yang berlaku.
Opini Oleh: Aji
