Sumenep, detik1.id // Seorang putra asli kepulauan, Ach. Supyadi.,S.H.,M.H., menyampaikan pernyataan sikap tegas berupa *concern* sekaligus tekanan terbuka kepada Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, terkait minimnya perhatian terhadap pembangunan wilayah kepulauan selama dua periode kepemimpinannya.
Dalam pernyataannya, Ach. Supyadi menilai belum terdapat kebijakan yang berpihak secara konkret dan berkelanjutan bagi masyarakat kepulauan. Ia menyoroti kondisi infrastruktur dasar, khususnya jalan kabupaten di sejumlah pulau seperti Kangean, Raas, dan Masalembu, yang hingga kini masih banyak mengalami kerusakan parah tanpa penanganan menyeluruh.
“Ketimpangan pembangunan ini tidak bisa lagi ditoleransi. Kepulauan seharusnya menjadi prioritas, bukan sekadar pelengkap,” tegasnya kepada awak media DetikOne, Rabu 25 Maret 2026.
Selain persoalan infrastruktur, ia juga menyinggung minimnya kehadiran langsung kepala daerah di wilayah kepulauan. Menurutnya, kunjungan kerja maupun safari kepulauan dinilai sangat jarang dilakukan dan tidak berjalan secara rutin dalam satu periode jabatan.
“Kondisi ini sangat bertolak belakang dengan pendekatan saat masa pencalonan, di mana masyarakat kepulauan kerap dijadikan objek janji prioritas pembangunan,” ujarnya.
Dalam pernyataan tersebut, Ach. Supyadi menyampaikan dua tuntutan utama kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep.
Pertama, menuntut percepatan perbaikan seluruh jalan kabupaten di wilayah kepulauan. Kedua, meminta penyediaan ambulans laut yang layak dan siap operasional di setiap wilayah kepulauan.
Kedua tuntutan tersebut diharapkan dapat dimasukkan dalam anggaran tahun 2027 dan direalisasikan tanpa penundaan.
Lebih lanjut, pria asal Kepulauan Raas ini mengajak seluruh elemen masyarakat kepulauan, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, akademisi, aktivis, LSM, hingga insan pers, untuk bersatu mengawal tuntutan tersebut hingga terealisasi.
Ach. Supyadi menegaskan bahwa pernyataan ini bukan sekadar kritik, melainkan bentuk tekanan yang sah dan konstitusional. Ia juga membuka kemungkinan adanya langkah lanjutan apabila tuntutan tersebut tidak direspons secara serius oleh pemerintah daerah.
“Jika tidak ada langkah konkret dalam waktu yang wajar, maka tekanan akan ditingkatkan melalui langkah strategis yang lebih luas, termasuk mendorong pertanggungjawaban politik secara terbuka,” tegasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan penegasan bahwa wilayah kepulauan bukan daerah pinggiran, melainkan bagian penting yang harus menjadi prioritas pembangunan.
“Tidak ada lagi ruang untuk janji tanpa realisasi. Kepulauan adalah bagian yang harus diprioritaskan,” pungkasnya.
*Oleh: Supyadi, S.H., M.H.*
