Jakarta,detik1.id // Penyusunan kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode mendatang menuai perhatian setelah Rapat Formatur pertama disebut memunculkan perbedaan pandangan terkait komposisi pengurus, khususnya posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU.
Salah seorang warga NU, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy, menyatakan mendukung langkah Ketua Umum PBNU terpilih, Gus Kikin, dalam menyusun kepengurusan dengan mempertimbangkan aspek profesionalisme, kapasitas, dan keterwakilan wilayah.
Menurut Khalilur, salah satu nama yang disebut muncul dalam pembahasan posisi Sekjen PBNU adalah Lukman Edy. Ia menilai Lukman memiliki pengalaman yang dinilai relevan untuk mengemban posisi tersebut.
“Lukman Edy merupakan mantan Menteri PDT dan mantan Sekjen PKB. Dia juga memiliki pengalaman yang mumpuni untuk memangku dan mengampu posisi Sekjen PBNU,” kata Khalilur dalam pernyataannya.
Ia menilai munculnya nama Lukman Edy kemudian dikaitkan dengan isu “PKB come back”. Namun, Khalilur menilai anggapan tersebut tidak semestinya dijadikan dasar untuk menilai kapasitas seseorang dalam struktur organisasi PBNU.
Khalilur juga menyebut Lukman Edy memiliki pengalaman dalam mendampingi Gus Kikin dan memahami dinamika organisasi di lapangan.
Menurut dia, penentuan struktur kepengurusan PBNU semestinya didasarkan pada pertimbangan profesional dan kebutuhan organisasi, bukan kepentingan kelompok tertentu.
“PBNU bukan PWNU Jawa Timur,” tegasnya.
Khalilur menyoroti pentingnya keterwakilan wilayah dalam kepengurusan PBNU. Ia menilai struktur organisasi tingkat nasional harus mencerminkan keberagaman warga NU dari berbagai daerah di Indonesia.
Ia menyebut saat ini terdapat sejumlah posisi strategis yang diisi tokoh asal Jawa Timur. Karena itu, menurutnya, komposisi kepengurusan PBNU ke depan perlu memperhatikan representasi wilayah secara lebih luas.
“Rais Aam PBNU dari Jawa Timur, Ketua Umum PBNU juga dari Jawa Timur. Masa jabatan lainnya diisi orang Jawa Timur semua?” ujarnya.
Khalilur berharap Gus Kikin tetap konsisten menyusun kepengurusan PBNU berdasarkan prinsip profesionalisme dan egalitarianisme.
Ia mengatakan kepengurusan PBNU harus mencerminkan organisasi keagamaan yang memiliki basis jamaah di seluruh Indonesia, bukan hanya merepresentasikan satu wilayah tertentu.
“Saya dan rasanya semua jamaah NU mendukung Gus Kikin menyusun pengurus PBNU yang Indonesia, bukan PBNU ala PWNU Jawa Timur,” katanya.
Khalilur pun menyampaikan dukungannya agar Gus Kikin tetap melanjutkan proses penyusunan kepengurusan dengan mempertimbangkan kapasitas dan kebutuhan organisasi.
“Terus maju Gus Kikin. Semoga para muassis membersamai panjenengan. Bismillah,” ujarnya.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan pribadi Khalilur dalam menyikapi dinamika penyusunan kepengurusan PBNU. Adapun mengenai isu ketidakpuasan maupun kabar yang mengaitkan proses tersebut dengan kepentingan politik tertentu, belum ada keterangan resmi dari pihak-pihak yang disebut dalam pernyataan tersebut.
