Sumenep, detik1.id // Wacana perubahan nama Kabupaten Sumenep menjadi Kabupaten Kepulauan Sumenep mendapat dukungan dari kalangan pemuda kepulauan. Namun, dukungan tersebut disertai pesan tegas: perubahan nama harus dibarengi komitmen nyata terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan.
Tokoh Pemuda Pulau Sapudi, Nanang Wahyudi, S.H., menilai identitas kepulauan sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari Kabupaten Sumenep. Karena itu, jika nomenklatur kabupaten nantinya benar-benar diubah, kebijakan pembangunan juga harus ikut bergeser dengan memberikan perhatian yang lebih kuat kepada masyarakat kepulauan.
“Kami mendukung perubahan nama ini karena identitas kepulauan merupakan bagian penting dari Sumenep. Tetapi jangan sampai hanya namanya yang berubah. Perhatian, anggaran, pelayanan publik, dan kebijakan pembangunan terhadap masyarakat kepulauan juga harus semakin diperkuat,” ujar Nanang.
Menurut Nanang, wacana perubahan nama semestinya tidak berhenti sebagai persoalan administratif atau simbol identitas daerah. Momentum tersebut harus dimanfaatkan untuk menjawab berbagai persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat kepulauan.
Mulai dari akses transportasi laut, kondisi infrastruktur, pelayanan pendidikan dan kesehatan, hingga pengembangan ekonomi masyarakat dinilai membutuhkan perhatian serius dan berkelanjutan.
“Kalau ingin menggunakan identitas sebagai kabupaten kepulauan, maka pemerintah juga harus menunjukkan keberpihakan yang nyata kepada masyarakat kepulauan,” tegasnya.
Nanang menilai pemerataan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan menjadi salah satu tantangan yang tidak boleh diabaikan. Menurutnya, masyarakat yang tinggal di pulau-pulau juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik dan pembangunan yang layak.
Ia juga meminta agar masyarakat kepulauan tidak hanya menjadi objek dalam pembahasan perubahan nama. Aspirasi warga dari berbagai pulau, termasuk Pulau Sapudi, menurutnya perlu dilibatkan secara serius dalam setiap tahapan pembahasan.
“Bagi kami, nama adalah identitas. Tetapi identitas harus memiliki makna. Jika Sumenep ingin menegaskan dirinya sebagai daerah kepulauan, maka harus ada komitmen nyata untuk membangun dan memajukan wilayah kepulauan,” katanya.
Nanang berharap perubahan nomenklatur, jika nantinya direalisasikan, dapat menjadi pintu masuk bagi lahirnya kebijakan yang lebih berpihak terhadap kebutuhan masyarakat kepulauan.
Ia menegaskan, ukuran keberhasilan bukan sekadar perubahan nama di dokumen pemerintahan, papan nama atau administrasi daerah, melainkan sejauh mana kebijakan tersebut mampu menghadirkan pembangunan yang lebih merata dan pelayanan publik yang lebih baik.
“Jangan sampai masyarakat hanya mendapatkan perubahan nama, tetapi persoalan mendasar di kepulauan tetap sama. Yang kami harapkan adalah perubahan identitas yang diikuti perubahan kebijakan dan pembangunan,” pungkas Nanang.
