Bondowoso, detik1.id // Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Gayam Sude, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, menjadi sorotan publik. Ketua BUMDes, Siti Hawa, diduga tidak transparan dalam pengelolaan keuangan, menyusul adanya dugaan ketidaksesuaian antara harga jual bawang di lapangan dengan harga yang tercantum dalam laporan kepada Inspektorat.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, bawang yang dipasarkan oleh BUMDes dijual dengan harga sekitar Rp.25.000 per kilogram. Namun, dalam laporan yang diduga disampaikan kepada Inspektorat, harga penjualan tercantum sebesar Rp.18.000 per kilogram.
Perbedaan nilai tersebut memunculkan dugaan adanya ketidaksesuaian dalam pelaporan keuangan BUMDes. Sejumlah pihak pun mempertanyakan transparansi pengelolaan usaha milik desa tersebut dan meminta agar dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh oleh instansi yang berwenang.
Saat dikonfirmasi, Ketua BUMDes Desa Gayam membantah adanya penyimpangan. Ia menyatakan bahwa laporan yang disampaikan telah diketahui oleh Inspektorat.
“Saya sudah menyerahkan laporan terkait persoalan bawang ini kepada pihak Inspektorat. Terkait masalah harga, sebenarnya kami mengalami kerugian, Pak,” ujarnya.
Menanggapi pernyataan tersebut, Direktur Media DetikOne, Benny Hartono, menilai penjelasan Ketua BUMDes belum sesuai dengan informasi yang diperoleh tim liputan di lapangan.
Menurutnya, berdasarkan keterangan beberapa narasumber yang telah diwawancarai wartawan DetikOne, harga jual bawang saat transaksi berlangsung berada di kisaran Rp25.000 per kilogram. Namun, dalam laporan yang disampaikan kepada Inspektorat disebutkan sebesar Rp.18.000 per kilogram.
“Informasi yang kami peroleh dari sejumlah narasumber di lapangan menyebutkan bahwa harga jual bawang mencapai Rp.25.000 per kilogram. Karena itu, kami mempertanyakan adanya perbedaan harga yang tercantum dalam laporan kepada Inspektorat,” ujarnya.
Atas perbedaan informasi tersebut, berbagai pihak berharap Inspektorat maupun aparat penegak hukum dapat melakukan klarifikasi dan pemeriksaan guna memastikan kebenaran data serta memberikan kepastian kepada masyarakat.
