Situbondo, detik1.id // Menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama, dinamika internal di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama kembali menjadi perhatian sejumlah kalangan nahdliyin. Salah satu sorotan datang dari tokoh muda NU, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy, yang menilai konflik berkepanjangan di lingkungan elite organisasi telah menimbulkan keprihatinan di tingkat akar rumput.
Dalam pandangannya, sebagian besar warga NU menginginkan suasana organisasi yang lebih teduh dan harmonis, bukan pertentangan yang terus berulang di antara para pemimpinnya. Bahkan, menurutnya, konflik yang terjadi selama beberapa tahun terakhir telah menimbulkan kesan terjadinya perpecahan yang semakin sulit dipersatukan kembali.
Gus Lilur memetakan dinamika tersebut ke dalam dua kelompok besar di lingkungan PBNU. Kelompok pertama terdiri atas KH Miftahul Akhyar, Saifullah Yusuf, serta Gudfan Arif Ghofur. Sementara kelompok kedua diisi oleh KH Yahya Cholil Staquf, KH Ahmad Said Asrori, dan KH Amin Said Husni.
Menurutnya, situasi tersebut menjadi ironis karena tokoh-tokoh yang secara organisatoris semestinya saling melengkapi justru terlibat dalam ketegangan yang berulang dan beberapa kali menjadi konsumsi publik.
Gus Lilur menilai mayoritas warga nahdliyin sebenarnya berharap konflik internal dapat diakhiri, terlebih setelah tercapainya kesepakatan damai yang dikenal sebagai Islah Lirboyo yang sempat memunculkan optimisme akan terciptanya stabilitas di tubuh PBNU.
Ia juga menilai pandangan yang menyebut sumber persoalan hanya berasal dari hubungan antara Ketua Umum PBNU dan Sekretaris Jenderal terlalu menyederhanakan persoalan. Karena itu, ia mengaku mencoba menelusuri dinamika konflik tersebut dari berbagai fase perjalanan organisasi.
Dari penelusuran yang dilakukannya, Gus Lilur menyampaikan pandangan pribadinya bahwa terdapat pola yang menurutnya terus berulang dalam berbagai episode dinamika internal NU, yakni keterlibatan figur Rais Aam PBNU saat ini dalam sejumlah fase ketegangan organisasi.
Ia menegaskan bahwa pandangan tersebut bukan dimaksudkan untuk menyebarkan fitnah, melainkan sebagai upaya membuka ruang diskusi dan refleksi bagi warga nahdliyin dalam menentukan figur kepemimpinan yang dibutuhkan NU pada masa mendatang.
Dalam catatan yang disampaikannya, karier struktural KH Miftahul Akhyar di lingkungan NU dimulai saat menjabat Rais Syuriah PCNU Surabaya periode 2000-2005, berpasangan dengan Ketua Tanfidziyah saat itu, KH Asep Saifuddin Chalim.
Gus Lilur menyebut, dalam perjalanan organisasi kala itu berkembang berbagai cerita mengenai perbedaan pandangan dalam pengelolaan organisasi antara kedua tokoh tersebut, hingga kemudian KH Miftahul Akhyar melanjutkan kiprahnya di tingkat provinsi sebagai Rais Syuriah PWNU Jawa Timur.
Di tingkat wilayah, KH Miftahul Akhyar mendampingi KH Mutawakkil Alallah yang saat itu menjabat Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Timur.
Menurut Gus Lilur, pada fase tersebut kembali muncul dinamika mengenai pembagian kewenangan antara unsur Syuriah dan Tanfidziyah, terutama terkait ruang lingkup pengambilan keputusan organisasi.
Perjalanan berikutnya membawa KH Miftahul Akhyar ke tingkat nasional sebagai pengurus PBNU. Pada periode 2015-2020, ia dipercaya menjadi Wakil Rais Aam mendampingi Ma’ruf Amin ketika posisi Ketua Umum PBNU dijabat oleh KH Said Aqil Siradj.
Setelah Ma’ruf Amin terpilih sebagai Wakil Presiden RI pada 2019, KH Miftahul Akhyar kemudian menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Rais Aam PBNU sebelum akhirnya terpilih sebagai Rais Aam dalam Muktamar NU ke-34.
Dalam muktamar tersebut, KH Miftahul Akhyar berpasangan dengan KH Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum PBNU periode 2021-2026. Menurut Gus Lilur, banyak warga NU saat itu menaruh harapan besar agar kepemimpinan baru mampu menghadirkan stabilitas organisasi.
Namun, ia menilai dinamika yang muncul setelahnya justru memperlihatkan konflik yang lebih terbuka dan melibatkan berbagai pihak di lingkungan PBNU.
Meski demikian, Gus Lilur menegaskan bahwa tidak adil apabila seluruh tanggung jawab konflik dibebankan kepada satu figur semata. Menurutnya, organisasi sebesar NU tentu dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari perbedaan visi, komunikasi, dinamika politik organisasi, hingga perebutan pengaruh di sekitar pusat kekuasaan.
“Kita membutuhkan pemimpin yang mampu menyatukan, bukan menambah fragmentasi di tubuh jam’iyah,” ujarnya.
Ia menambahkan, NU memerlukan sosok pemimpin yang teduh, sederhana, dan mampu menjadi perekat seluruh elemen organisasi sebagaimana dicontohkan oleh para Rais Aam terdahulu seperti KH Ahmad Siddiq dan KH Sahal Mahfudz.
Menurutnya, kedua tokoh tersebut dikenang bukan hanya karena kedalaman keilmuan, tetapi juga karena kesederhanaan hidup, keteduhan sikap, dan kemampuannya menjaga persatuan di tengah keberagaman pandangan di tubuh NU.
Karena itu, Gus Lilur berharap Muktamar NU ke-35 dapat melahirkan kepemimpinan yang mampu mengakhiri konflik berkepanjangan dan menghadirkan suasana yang lebih kondusif bagi seluruh warga nahdliyin.
“NU terlalu besar untuk terus-menerus disibukkan oleh konflik elite,” demikian salah satu pesan yang disampaikan Gus Lilur dalam refleksinya menjelang muktamar organisasi tersebut.
