Kepala Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Bondowoso, Ansori, mengatakan alokasi tersebut merupakan bagian dari anggaran kegiatan fisik sekitar Rp180 miliar yang telah dibahas bersama Komisi III DPRD Bondowoso.
Namun, anggaran Rp180 miliar tersebut tidak seluruhnya digunakan untuk pekerjaan fisik karena masih terbagi untuk sejumlah kebutuhan lain, termasuk gaji dan kegiatan pendukung.
“Untuk kegiatan fisik ada anggaran Rp180 miliar, tetapi itu terbagi untuk beberapa kebutuhan, ada gaji dan kegiatan lainnya. Sementara sekitar Rp130 miliar untuk program prioritas Bupati,” ujar Ansori, Rabu (4/11/2026).
Ansori menjelaskan, hingga kini belum dapat dipastikan berapa panjang ruas jalan yang akan diperbaiki melalui anggaran tersebut. Penentuan volume pekerjaan masih menunggu penyelesaian detail desain atau perencanaan teknis, termasuk penetapan titik-titik lokasi yang menjadi prioritas pembangunan.
“Untuk dana Rp130 miliar itu bisa diperuntukkan memperbaiki berapa panjang jalan, masih akan melihat detail desainnya seperti apa. Titik-titik yang akan dikerjakan juga masih belum ditentukan,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Bondowoso, Sutriyono, menilai penyusunan program pembangunan infrastruktur 2027 harus mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.
Ia menegaskan, pekerjaan perbaikan jalan yang belum tuntas pada 2026 sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu sebelum pemerintah membuka pekerjaan baru di ruas jalan lainnya.
“Perbaikan yang tahun ini belum selesai harus dituntaskan. Jadi, satu ruas jalan diselesaikan terlebih dahulu, tidak serta-merta memperbaiki titik lainnya meskipun ada usulan. Dengan begitu, kalau satu ruas tuntas, dampaknya bisa lebih dirasakan masyarakat, termasuk dari sisi kualitas,” tegas Sutriyono.
Ia juga mengapresiasi respons positif masyarakat terhadap upaya Pemkab Bondowoso dalam memperbaiki infrastruktur, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi.
“Kami mengapresiasi bahwa di lapangan masyarakat menyambut baik kehadiran Pemkab dalam memperbaiki infrastruktur, meskipun dengan anggaran di tengah efisiensi yang serba terbatas,” ujarnya.
Sutriyono mengakui, anggaran yang tersedia belum mampu menyelesaikan seluruh persoalan infrastruktur jalan di Kabupaten Bondowoso. Karena itu, Komisi III DPRD meminta agar evaluasi pembangunan 2026 benar-benar menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan program kerja tahun 2027.
Dengan demikian, alokasi anggaran yang disiapkan diharapkan tidak hanya mendorong pemerataan pembangunan, tetapi juga memastikan pekerjaan infrastruktur berjalan lebih terarah, tuntas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
