Bondowoso,detik1.id // Kebijakan terbaru Badan Gizi Nasional (BGN) terkait pengaturan biaya operasional memicu keresahan di kalangan mitra dan relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur.
Kebijakan tersebut dinilai menempatkan pengelola SPPG dalam posisi dilematis. Mereka harus mempertimbangkan keberlangsungan operasional dapur sekaligus nasib para relawan yang selama ini menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi masyarakat.
Di tengah keterbatasan anggaran, pengelola dihadapkan pada pilihan sulit, yakni mengatur ulang jumlah tenaga kerja atau mempertahankan seluruh relawan dengan konsekuensi adanya pengurangan upah maupun honor.
Perwakilan Mitra Relawan SPPG Kecamatan Bondowoso, Zainuri, mengaku kebijakan tersebut membuat pengelola harus berpikir lebih matang dalam menentukan langkah agar operasional SPPG tetap berjalan tanpa mengorbankan nasib para pekerja.
Menurutnya, meskipun BGN tidak menganjurkan pengurangan jumlah relawan dan menawarkan solusi melalui pengaturan jam kerja secara bergiliran atau sistem shift, penerapannya tetap berpotensi memengaruhi proses produksi dan pelayanan di masing-masing SPPG.
“Dari BGN memang tidak boleh mengeluarkan atau membatasi relawan. Namun, kalau dipikirkan secara mendalam, setiap SPPG memiliki karakteristik dan beban kerja yang berbeda. Karena itu, kebutuhan tenaga kerja tidak bisa disamaratakan,” ujarnya, Minggu (8/11/2026).
Sementara itu, salah satu relawan SPPG Bercak Asri, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso, Angga Kusuma W., mengungkapkan bahwa di tengah situasi tersebut, para relawan justru menunjukkan solidaritas dan kepedulian terhadap sesama rekan kerja.
Alih-alih saling mempertahankan posisi masing-masing, mereka memilih mengedepankan musyawarah dan kebersamaan. Bahkan, para relawan menyatakan kesediaannya menerima pengurangan upah atau honor asalkan tidak ada satu pun rekan mereka yang kehilangan pekerjaan.
“Melalui musyawarah bersama yang dilandasi rasa persaudaraan tinggi, para relawan menyatakan kesediaan untuk menerima pengurangan upah atau honor. Syaratnya hanya satu, tidak boleh ada satu pun rekan kerja yang diberhentikan,” ungkap Angga.
Menurutnya, bagi para relawan, mempertahankan kebersamaan tim dan menjaga agar setiap rekan kerja tetap memiliki sumber penghasilan jauh lebih penting daripada mempertahankan besaran honor yang selama ini diterima.
Sikap tersebut menjadi gambaran bahwa di balik pelaksanaan program pemenuhan gizi, terdapat perjuangan para relawan yang juga harus memikirkan kebutuhan keluarga dan keberlangsungan hidup mereka.
Menghadapi kondisi tersebut, para relawan berharap pemerintah pusat, khususnya Presiden Republik Indonesia, dapat turun tangan untuk mengevaluasi kembali penerapan petunjuk teknis (juknis) BGN terkait biaya operasional SPPG.
Mereka berharap kebijakan yang diterapkan tidak justru menimbulkan persoalan baru bagi para pekerja di lapangan. Sebab, program yang memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas gizi masyarakat semestinya juga memperhatikan nasib orang-orang yang berada di balik pelaksanaannya.
“Jangan sampai kebijakan yang bertujuan baik justru membuat para relawan kehilangan mata pencaharian. Kami hanya berharap seluruh rekan tetap bisa bekerja dan menghidupi keluarganya,” demikian harapan yang disuarakan para relawan.
