Sorotan tersebut disampaikan aktivis senior asal Pulau Raas, H. Akram, S.H. Ia mempertanyakan transparansi pelaksanaan proyek yang menggunakan anggaran negara tersebut, terutama terkait belum dipasangnya papan informasi sebagai bentuk keterbukaan kepada masyarakat.
Menurut H. Akram, papan informasi proyek seharusnya dipasang sejak awal pekerjaan agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas identitas kegiatan, sumber anggaran, nilai kontrak, pelaksana proyek, hingga jangka waktu pelaksanaan.
“Seharusnya sebelum pekerjaan dimulai, papan informasi proyek sudah dipasang. Namun, sampai sekarang hal tersebut tidak dilakukan. Ini patut dipertanyakan karena masyarakat berhak mengetahui penggunaan anggaran negara,” tegasnya.
Ia menilai, tidak adanya papan informasi berpotensi menimbulkan pertanyaan publik mengenai transparansi pelaksanaan proyek. Karena itu, pihak terkait diminta segera memberikan penjelasan kepada masyarakat.
Tak hanya mempersoalkan keterbukaan informasi, H. Akram juga menyoroti kualitas material paving yang diduga tidak memenuhi spesifikasi teknis. Ia meminta agar material yang dinilai tidak sesuai tersebut segera diganti dengan material yang memenuhi standar pekerjaan.
“Saya bersama warga akan meminta pekerjaan tersebut dihentikan sementara sampai paving yang diduga tidak sesuai spesifikasi itu diganti dan papan informasi dipasang. Saya juga meminta pihak konsultan datang langsung ke Raas untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur yang bersumber dari uang negara harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan mengutamakan kualitas.
“Ini uang negara, jangan sampai proyek dikerjakan asal jadi. Masyarakat berhak mendapatkan hasil pembangunan yang berkualitas. Jangan hanya mengejar penyelesaian pekerjaan, tetapi mengabaikan mutu material dan keterbukaan informasi,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, S.H., M.H., saat dikonfirmasi awak media merespons persoalan belum dipasangnya papan informasi proyek tersebut.
Dadang menyampaikan akan segera memerintahkan kepala bidang (Kabid) terkait untuk memasang papan informasi agar masyarakat dapat mengetahui dan ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
“Saya akan perintahkan itu Kabid-nya, Mas, biar dipasang papan informasinya dan publik bisa ikut memantau pekerjaan tersebut,” ujar Dadang.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian dalam upaya mendorong keterbukaan informasi pelaksanaan proyek pembangunan di wilayah Kecamatan Raas.
Masyarakat berharap komitmen Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep tersebut segera ditindaklanjuti. Selain pemasangan papan informasi, pemeriksaan terhadap kualitas material paving juga dinilai penting untuk memastikan pekerjaan benar-benar sesuai spesifikasi teknis dan ketentuan yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, dugaan ketidaksesuaian material paving masih memerlukan pemeriksaan teknis dari pihak berwenang. Klarifikasi dari pelaksana proyek dan konsultan pengawas juga diperlukan agar persoalan tersebut memperoleh penjelasan secara utuh dan berimbang.
SUMENEP – Proyek pembangunan jalan paving menuju Dermaga Pelabuhan Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, menuai sorotan. Selain kualitas material paving yang diduga tidak sesuai spesifikasi teknis, pekerjaan proyek tersebut juga menjadi perhatian lantaran hingga kini belum dilengkapi papan informasi kegiatan.
Sorotan tersebut disampaikan aktivis senior asal Pulau Raas, H. Akram, S.H. Ia mempertanyakan transparansi pelaksanaan proyek yang menggunakan anggaran negara tersebut, terutama terkait belum dipasangnya papan informasi sebagai bentuk keterbukaan kepada masyarakat.
Menurut H. Akram, papan informasi proyek seharusnya dipasang sejak awal pekerjaan agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas identitas kegiatan, sumber anggaran, nilai kontrak, pelaksana proyek, hingga jangka waktu pelaksanaan.
“Seharusnya sebelum pekerjaan dimulai, papan informasi proyek sudah dipasang. Namun, sampai sekarang hal tersebut tidak dilakukan. Ini patut dipertanyakan karena masyarakat berhak mengetahui penggunaan anggaran negara,” tegasnya.
Ia menilai, tidak adanya papan informasi berpotensi menimbulkan pertanyaan publik mengenai transparansi pelaksanaan proyek. Karena itu, pihak terkait diminta segera memberikan penjelasan kepada masyarakat.
Tak hanya mempersoalkan keterbukaan informasi, H. Akram juga menyoroti kualitas material paving yang diduga tidak memenuhi spesifikasi teknis. Ia meminta agar material yang dinilai tidak sesuai tersebut segera diganti dengan material yang memenuhi standar pekerjaan.
“Saya bersama warga akan meminta pekerjaan tersebut dihentikan sementara sampai paving yang diduga tidak sesuai spesifikasi itu diganti dan papan informasi dipasang. Saya juga meminta pihak konsultan datang langsung ke Raas untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur yang bersumber dari uang negara harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan mengutamakan kualitas.
“Ini uang negara, jangan sampai proyek dikerjakan asal jadi. Masyarakat berhak mendapatkan hasil pembangunan yang berkualitas. Jangan hanya mengejar penyelesaian pekerjaan, tetapi mengabaikan mutu material dan keterbukaan informasi,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, S.H., M.H., saat dikonfirmasi awak media merespons persoalan belum dipasangnya papan informasi proyek tersebut.
Dadang menyampaikan akan segera memerintahkan kepala bidang (Kabid) terkait untuk memasang papan informasi agar masyarakat dapat mengetahui dan ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
“Saya akan perintahkan itu Kabid-nya, Mas, biar dipasang papan informasinya dan publik bisa ikut memantau pekerjaan tersebut,” jelas Dadang.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian dalam upaya mendorong keterbukaan informasi pelaksanaan proyek pembangunan di wilayah Kecamatan Raas.
Masyarakat berharap komitmen Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep tersebut segera ditindaklanjuti. Selain pemasangan papan informasi, pemeriksaan terhadap kualitas material paving juga dinilai penting untuk memastikan pekerjaan benar-benar sesuai spesifikasi teknis dan ketentuan yang berlaku.
